Wartapembaruan| Sukabumi
Audiensi antara jajaran Media Independen Online (MIO) Sukabumi Raya dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi yang digelar di Aula Dinas PU pada Senin (11/05/2026), justru meninggalkan kekecewaan mendalam bagi para peserta audiensi. Pertemuan yang semestinya menjadi ruang keterbukaan informasi publik itu dinilai berubah menjadi forum normatif yang miskin jawaban substansial terhadap persoalan teknis di lapangan.
Audiensi tersebut dipimpin langsung Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi, Uus Firdaus, yang hadir didampingi Sekretaris Dinas, PPK, serta sejumlah kepala bidang teknis. Namun kehadiran para pejabat tersebut dinilai belum mampu menjawab keresahan publik terkait berbagai dugaan lemahnya pengawasan proyek pekerjaan umum di Kabupaten Sukabumi.
Sejumlah pertanyaan penting yang diajukan pengurus dan anggota MIO Sukabumi Raya berkaitan dengan teknis retensi pekerjaan, kualitas pengawasan proyek, hingga mekanisme evaluasi pekerjaan di lapangan, justru dianggap tidak dijawab secara tegas dan lugas.
Situasi audiensi bahkan beberapa kali memunculkan kesan bahwa pimpinan dinas tidak menguasai secara penuh persoalan teknis yang menjadi sorotan publik. Dalam forum tersebut, Kepala Dinas PU beberapa kali menyampaikan agar pertanyaan dituliskan terlebih dahulu dan jawaban akan dipersiapkan kemudian oleh timnya.
“Silakan rekan-rekan ditulis saja yah, biar nanti kami persiapkan jawabannya,” ujar Kadis PU dalam forum audiensi.
Pernyataan itu langsung menuai reaksi kritis dari peserta audiensi. Sebab menurut mereka, persoalan yang dipertanyakan bukanlah isu baru, melainkan menyangkut fungsi dasar pengawasan dan tanggung jawab teknis dinas terhadap pekerjaan yang menggunakan anggaran negara.
Dewan pakar MIO Sukabumi Raya , Yopi Sulaiman, menilai jawaban yang diberikan jajaran Dinas PU tidak memuaskan dan terkesan menghindari substansi persoalan malah terlihat berputar putar ke arah jawaban misi dan visi.
Menurutnya, sejak awal surat audiensi sudah dilayangkan beberapa hari sebelum agenda berlangsung. Dengan demikian, seharusnya seluruh materi dan data yang dibutuhkan telah dipersiapkan secara matang oleh pihak dinas.
“Ini bukan pertanyaan dadakan Surat audiensi sudah masuk 10 hari sebelumnya. Artinya, kalau sampai jawaban masih normatif dan tidak menyentuh inti persoalan, publik wajar mempertanyakan transparansi dan kesiapan dinas,” tegas Yopi.
Ia juga menyoroti adanya dugaan ketidaksinkronan antara kondisi nyata di lapangan dengan paparan yang disampaikan dalam forum audiensi.
Menurutnya, banyak persoalan teknis proyek yang selama ini menjadi sorotan masyarakat justru tidak dijelaskan secara detail.
Ditempat yang sama Ketua MIO Sukabumi Raya bersama sekretaris dan sejumlah bidang organisasi yang hadir dalam audiensi turut menyampaikan rasa kecewa atas jalannya dialog. Mereka menilai banyak jawaban yang keluar justru berbeda arah dengan pertanyaan yang diajukan.
Alih-alih menjawab pokok persoalan, beberapa pejabat dinilai lebih banyak memberikan penjelasan umum yang tidak menyentuh akar masalah , Kondisi itu memunculkan dugaan bahwa pengawasan terhadap sejumlah pekerjaan di lapangan belum berjalan maksimal.
MIO menilai lemahnya respons tersebut menjadi indikator serius bahwa sektor pengawasan pekerjaan umum di Kabupaten Sukabumi perlu dievaluasi secara menyeluruh. Sebab Dinas PU merupakan salah satu sektor vital yang berkaitan langsung dengan kualitas pembangunan daerah dan penggunaan anggaran publik.
“Ketika publik bertanya soal teknis pengawasan, retensi pekerjaan, dan kualitas proyek, maka yang dibutuhkan adalah jawaban konkret, bukan jawaban yang berputar-putar. Jangan sampai muncul kesan bahwa pejabat teknis justru tidak memahami persoalan di lapangan,” ungkap salah satu peserta audiensi.
Kekecewaan MIO Sukabumi Raya tidak berhenti pada forum audiensi semata. Organisasi media tersebut mendesak Bupati Sukabumi, Asep Japar, agar segera melakukan evaluasi serius terhadap kinerja jajaran Dinas PU Kabupaten Sukabumi.
Menurut MIO, buruknya komunikasi dan lemahnya penguasaan materi dalam forum resmi dapat mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya di sektor pekerjaan umum.
MIO juga menilai seorang kepala dinas seharusnya mampu memberikan penjelasan komprehensif atas persoalan yang terjadi di lapangan, terlebih ketika menyangkut proyek pembangunan yang menggunakan uang rakyat.
“Kalau pimpinan hanya melempar jawaban ke tim tanpa bisa menjelaskan langsung persoalan teknis yang dipertanyakan, maka publik tentu bertanya: sejauh mana penguasaan dan pengawasan pimpinan terhadap kinerja bawahannya?” kritik salah satu pengurus MIO.
Hingga audiensi berakhir, sejumlah pertanyaan penting terkait pengawasan pekerjaan, mekanisme retensi proyek, serta evaluasi kualitas pekerjaan di lapangan disebut belum mendapatkan jawaban yang memuaskan.
Situasi ini semakin memperkuat kritik bahwa Dinas PU Kabupaten Sukabumi membutuhkan pembenahan serius dalam aspek transparansi, profesionalitas, serta pola komunikasi terhadap publik dan insan pers.
Bagi MIO Sukabumi Raya, audiensi bukan sekadar forum formalitas, mencari panggung ataupun proyek melainkan ruang kontrol sosial untuk memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kepentingan masyarakat luas.( Hendi)