Wartapembaruan.web.id, BANDUNG-- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pemangkasan drastis anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 69,5% di APBN 2026. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya menerima keputusan pemangkasan DBH pada tahun ini. Pihaknya enggan berkomentar lebih jauh terkait keputusan yang dipastikan akan membuat fiskal daerah makin berat.
"Ya, kita terima apapun lah yang penting kita kerja," katanya, di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (27/1/2026).
Sebelumnya, Pemprov Jabar sendiri mencatat adanya piutang pemerintah pusat berupa Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1,22 triliun yang telah diakui oleh Kementerian Keuangan.
Kekurangan ini dituding menjadi penyebab tunda bayar Pemprov Jabar pada sejumlah rekanan proyek 2025 lalu yang nilainya mencapai Rp621 miliar.
"Dari pemerintah pusat dana bagi hasil tidak disalurkan hampir Rp400 miliar. Andaikan uang ini disalurkan maka tidak akan ada potensi untuk tunda bayar," katanya.
Pihaknya juga menegaskan keterbatasan anggaran bukan berarti pembangunan di desa berhenti, namun harus menjadi pemicu munculnya kreativitas aparat desa terutama dalam menetapkan skala prioritas dan tata kelola anggaran yang cermat.
"Provinsi Jabar juga sama, memiliki keterbatasan anggaran karena pengurangan dana bagi hasil dari pusat. Walaupun memiliki keterbatasan pembiayaan, kami akan membangun desa-desa, terutama infrastruktur. Dan akan dimulai dari tahun ini dan tahun ke depan," ujarnya.
Selain membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur desa, Pemprov Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) akan memberikan uang miliaran rupiah bagi desa-desa berprestasi setiap tahunnya.
Meski dibayangi tantangan anggaran, KDM memastikan fokus pembangunan tahun 2026 tetap diarahkan pada penguatan infrastruktur strategis guna meningkatkan konektivitas dan ekonomi warga.
Sejumlah proyek prioritas yang akan dilaksanakan dan dilanjutkan meliputi penyelesaian Penerangan Jalan Umum (PJU) terintegrasi di berbagai titik, pembangunan jembatan besar di Kabupaten Karawang dan kawasan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, serta pembangunan jembatan layang (flyover) di Bulak Kapal, Kota Bekasi.
Selain itu, Pemprov Jabar juga memproyeksikan pembangunan jalur Puncak Dua, pembangunan underpass di Kota Cimahi, hingga pembebasan lahan untuk jalan terusan di kawasan Padalarang guna mengurai kemacetan kronis.
"Ini proyek-proyek besar dan kami optimistis seluruhnya bisa dilaksanakan," tegasnya. Red/BC
Tags
Info Jabar